Bidang PHKLH

KABID PENEGAKAN HUKUM DAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP :

Marhaen, SH MH

TUGAS :

Melaksanakan kegiatan penegakan hukum, pelayanan informasi,  komunikasi lingkungan hidup

FUNGSI :

  1. Penyusunan  kebijakan  tentang  tata  cara  pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Fasilitasi  penerimaan  pengaduan  atas  usaha  atau kegiatan yang tidak sesuai dengan  izin  Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup, pengelolaan persampahan;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  5. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  6.   Pelaksanaan  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persampahan;
  7. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
  8. Penanganan  barang  bukti  dan  penanganan  hukum pidana secara terpadu;
  9. Penyusunan  kebijakan  pengakuan  keberadaan masyarakat  hukum  adat,  kearifan  lokal  atau pengetahuan    tradisional  dan  hak  kearifan  lokal  atau pengetahuan  tradisional  dan  hak  MHA  terkait  dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  10. Identifikasi,  verifikasi  dan  validasi  serta  penetapan pengakuan  keberadanaan  keberadaan  masyarakat hukum adat, kearifan lokal  atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak  MHA  terkait  dengan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  11. Penetapan  tanah  ulayat  yang  merupakan  keberadaan MHA,  kearifan  lokal  atau  pengetahuan  tradisional  dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA  terkait  dengan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

Bidang Penegakan Hukum dan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

  1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan :
  2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

 

SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN :

KEPALA SEKSI :

Ahmad Firman Khudry, SH

TUGAS :

  1. Menyusun  rencana kerja seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Penyelesaian sengketa lingkungan;
  6. Sosialasasi tata cara pengaduan; dan
  7. Pelaksanaan Bintek, Monitoring dan Pelaporan pelaksanan kegiatan seksi.

 

SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN :

KEPALA SEKSI :

Mahfuz, SH

TUGAS :

  1. Menyusun  rencana kerja seksi Penegakan hokum lingkungan;
  2. Menyusun  kebijakan  pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan;
  3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima ijin lingkungan;
  4. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima ijin lingkungan;
  5. Melaksanakan  pengawasan  terhadap  penerima  izin lingkungan  dan  izin  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan;
  6. Melakukan Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Petugas Pengawas  Lingkungan Hidup Daerah;
  7. Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Penegakan Hukum;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

​​​​​​​

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN :

KEPALA SEKSI :

L. Muh. Junaedi,S.Pi

TUGAS :

  1. Menyusun  rencana kerja seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup;
  2. Menyusun  kebijakan  pengakuan  keberadaan masyarakat  hukum  adat,  kearifan  lokal  atau pengetahuan  tradisional  dan hak  kearifan  lokal  atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Identifikasi,  verifikasi  dan  validasi  serta  penetapan pengakuan  keberadanaan  keberadaan  masyarakat hukum  adat,  kearifan  lokal  atau  pengetahuan tradisional  dan  hak  kearifan  lokal  atau  pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan  MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak  kearifan  lokal  atau  pengetahuan  tradisional  dan hak  MHA  terkait  dengan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Melaksanakan komunikasi Bidang Lingkungan Hidup  dengan MHA;
  6. Membentuk  panitia  pengakuan  masyarakat  hukum adat;
  7. Menyusun  kebijakan  peningkatan  kapasitas  MHA, kearifan  lokal  atau  pengetahuan  tradisional  terkait PPLH;
  8. Meyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan,  pengembangan  dan  pendampingan  terhadap  MHA, kearifan  lokal  atau  pengetahuan  tradisional  terkait PPLH;
  9. Menyiapkan  sarpras  peningkatan  kapasitas  dan peningkatan  kerjasama  MHA,  kearifan  lokal  atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  10. Menyelenggarakan Pembangunan Hutan Taman Rakyat;
  11. Melaksanakan pembinaan masyarakat sekitar hutan; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sambutan